Yasonna Ungkit Diskresi Partai dan Fatwa MA: Temuan Baru

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 18 Desember 2024. Yasonna diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas Ketua DPP PDI Perjuangan. Setelah pemeriksaan di Gedung KPK, Yasonna menjelaskan bahwa penyidik menanyakan proses pengajuan nama Harun Masiku sebagai Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI oleh DPP PDIP ke KPU RI. Selain itu, PDIP juga meminta penjelasan dari Mahkamah Agung terkait multitafsir mengenai PAW yang berkaitan dengan caleg yang meninggal. Implementasi diskresi partai dalam penetapan calon terpilih juga menjadi perhatian dalam proses tersebut. Yasonna menjelaskan tentang perbedaan tafsir antara DPP dan KPU, serta tanggapan dari Mahkamah Agung terhadap situasi tersebut. Langkah-langkah hukum yang diambil untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan tertulis dan pertimbangan hukum yang berlaku juga turut ditekankan oleh Yasonna.