“Prabowo Subianto Housing Policy: Promising Insights”

Pada Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sebuah pernyataan pers, Bapak Sirait melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Maruarar melaporkan bahwa pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Beliau juga menyampaikan kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran.
Pada akhir Januari, 3 menara di Kemayoran siap diresmikan, dengan 7 menara lagi akan diresmikan pada bulan April. Maruarar juga mengemukakan proposal untuk meresmikan 10 menara di akhir April sesuai arahan dari Presiden Prabowo.
Bapak Maruarar menekankan bahwa kebijakan perumahan harus memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Presiden Prabowo menegaskan perlunya pemberian prioritas kepada MBR, dengan penyewaan termurah untuk mereka, diikuti oleh ASN, dan kemudian komersial. Kebijakan ini secara jelas mendukung prinsip pro-rakyat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan beberapa kementerian lain untuk merancang kebijakan konkret guna membantu MBR. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau dikenal juga sebagai IMB.
PBG sekarang dihapuskan dan tidak mengenakan biaya bagi keluarga berpenghasilan rendah, dengan proses yang dulunya membutuhkan 45 hari sekarang hanya dalam 10 hari. Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR, dengan syarat bahwa penghasilan mereka tidak melebihi Rp8 juta per bulan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan pro-rakyat, terutama bagi kalangan kecil.