Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pernyataannya kepada media setelah pertemuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan IKN sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
Dalam menjelaskan pembangunan IKN, AHY menekankan fokus pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Visi Presiden Prabowo adalah menciptakan tata kelola yang lengkap sebagai representasi demokrasi.
Pertemuan tersebut juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN, yang melibatkan kombinasi APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah mengharapkan kontribusi positif dan terintegrasi dari sektor swasta dalam proyek tersebut.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono juga melaporkan bahwa dalam tahap awal pembangunan IKN, pemerintah telah menginvestasikan dana sebesar Rp89 triliun dari anggaran negara untuk infrastruktur penting. Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah beberapa menteri serta Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Semua pihak berharap kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat terus berjalan dengan baik untuk memajukan pembangunan IKN.