DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu telah mencapai kesepakatan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 yang tidak menghadapi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik serentak oleh Presiden RI pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, di Provinsi Jawa Barat, ada 11 kepala daerah terpilih yang masih terlibat dalam sengketa hasil pemilu di MK, sehingga pelantikan mereka harus ditunda hingga ada keputusan hukum final. Kasus sengketa tersebut terkait dengan pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
Data dari MK menunjukkan bahwa terdapat sembilan kasus sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta dua kasus sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Barat. Para kepala daerah terpilih harus menunggu keputusan final dari MK sebelum bisa dilantik secara resmi. Jika MK menolak gugatan, mereka dapat segera dilantik setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Namun, jika MK memutuskan untuk pemungutan suara ulang, proses pelantikan akan tertunda hingga setelah pemungutan suara ulang selesai dan hasilnya ditetapkan.
Prosesi pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa akan tetap berjalan di Jakarta pada 6 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Presiden RI. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesinambungan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, kesepakatan untuk melantik kepala daerah serentak ini telah disepakati oleh Komisi II DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu, sebagai upaya untuk memastikan kelancaran pelantikan kepala daerah terpilih meskipun ada kasus sengketa yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.
