Honorer Bergolak di Daerah: Pasal 66 jadi Landasan

Pada hari yang sama dengan aksi demo di depan Gedung DPR RI, demo honorer R2 dan R3 juga terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ribuan honorer R2 dan R3 turut serta dalam aksi ini, menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan menolak PPPK paruh waktu. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Pemerintah Kota Kendari membawa spanduk dengan pesan “Menuntut Optimalisasi Formasi R2 R3 Menuju Penuh Waktu”. Demo ini diikuti sekitar 1.500 honorer R2 dan R3 dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kendari. Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan bersama di seluruh Indonesia, merespons ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan penataan non-ASN atau honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Tujuannya adalah memastikan tidak ada honorer yang tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi PPPK. Demonstrasi serupa juga dilakukan di beberapa daerah, menunjukkan bahwa aspirasi honorer K2 dan K3 banyak didengar di berbagai tempat.