Undang-Undang Pers di Indonesia, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999, memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan pers. UU ini didesain untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers sendiri didefinisikan sebagai lembaga sosial dan media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam berbagai bentuk, seperti media cetak dan elektronik. Perusahaan pers di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma yang berlaku.
UU juga memberikan perlindungan dan kebebasan bagi wartawan, termasuk hak untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita. Perusahaan pers juga ditetapkan beberapa ketentuan, seperti hak warga negara untuk mendirikan perusahaan pers dan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan. Dewan Pers dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan, mengembangkan kehidupan pers, dan menetapkan Kode Etik Jurnalistik.
Dalam konteks pers asing, UU mewajibkan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat juga diberikan peran dalam mengembangkan kemerdekaan pers melalui pemantauan dan memberikan usulan kepada Dewan Pers. Sanksi pidana diberlakukan bagi pelanggaran terhadap UU Pers, seperti penyensoran atau pembredelan pemberitaan. Secara keseluruhan, UU Nomor 40 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan media yang independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
