Pada Jumat (7/2/2025), sekelompok massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk kantor Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan. Massa yang berjumlah sekitar 500 orang ini menuntut Polri untuk mengusut sejumlah kasus yang dianggap mangkrak selama pemerintahan Joko Widodo. Dalam aksi tersebut, para orator secara bergantian menyuarakan pendapat dan dukungan agar Polri dapat mengusut kasus-kasus tersebut dengan tuntas. Koordinator aksi, Devis Mamesah, menyatakan bahwa massa meminta agar Polri tetap netral dalam menangani kasus-kasus tersebut dan tidak pandang bulu, termasuk kasus yang terkait dengan keluarga Jokowi.
Beberapa kasus yang disoroti oleh massa termasuk kasus seperti Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, dugaan korupsi TransJakarta, Dana KONI, DJKA, Blok Medan, korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex, pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, proyek pagar laut di beberapa daerah, kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kg, dan kekayaan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Massa juga membawa spanduk dan bendera dengan tulisan ‘Adili Jokowi’ serta ‘Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi’.
Aksi tersebut juga bertujuan agar aliran dana dalam kasus-kasus tersebut dapat terlihat secara jelas dan transparan. Para demonstran menyerukan agar Polri dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tersebut, dalam upaya menegakkan keadilan. Demonstrasi ini menjadi sorotan publik dan menandai upaya masyarakat untuk mengawal proses hukum dan pemerintahan dengan lebih transparan dan akuntabel.
