Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atau Kaltim, mengalokasikan dana sebesar Rp 255 miliar untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada tahun 2025. Anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung warga Kaltim yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin. Dalam upaya ini, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa sekitar 187 ribu warga Kaltim belum memiliki kartu JKN/BPJS.
Dana PKG juga akan digunakan untuk menutup biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi warga yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan. Jika ada warga yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan, mereka tetap akan dilayani tanpa dipungut biaya. Jaya Mualimin menegaskan pentingnya setiap penduduk Kaltim memiliki KTP provinsi untuk mengakses layanan ini, yang rencananya akan diluncurkan pada awal Maret 2025. Program PKG telah terintegrasi dengan BPJS sehingga warga yang memiliki KTP Kaltim dapat segera mengakses layanan kesehatan gratis.
Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, Pemprov Kaltim memperlihatkan komitmennya untuk memberikan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk, terutama yang membutuhkan. Program CKG di Kaltim menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini merupakan upaya konkret dalam memperjuangkan hak kesehatan bagi semua individu, tanpa terkecuali. Dengan demikian, PKG di Kaltim menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam sektor kesehatan di daerah tersebut.
