Desakan agar pemerintah tidak berhenti pada penangkapan pelaku kerusuhan kembali menguat. Direktur Amnesti Internasional, Usman Hamid, meminta negara segera membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik demonstrasi yang berujung anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Usman Hamid Soroti Perlunya Pemeriksaan yang Lebih Terbuka
Dalam kunjungannya ke Mapolda Metro Jaya, Usman menilai penanganan peristiwa ini tak cukup hanya mengandalkan keterangan aparat. Menurutnya, tim independen dibutuhkan agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh, termasuk untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak eksternal yang ikut memengaruhi jalannya demonstrasi.
Ia juga menyoroti nasib para aktivis yang ditahan dan meminta agar mereka dibebaskan. Usman mengecam tindakan yang dinilainya dapat memberi kesan negatif terhadap aktivis, terutama ketika situasi di lapangan masih memerlukan penjelasan yang jelas dan menyeluruh.
Polda Metro Jaya Tangkap Enam Tersangka
Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam penghasutan serta penyebaran informasi yang memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa. Para tersangka disebut menyebarkan ajakan melalui media sosial agar pelajar ikut terlibat dalam aksi anarkis.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary, penangkapan dilakukan setelah penyidikan dan ditemukannya bukti yang dinilai cukup. Keenam tersangka itu masing-masing berinisial DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
Ajakan ke Pelajar Jadi Sorotan
Polisi menyebut seluruh tersangka memiliki peran dalam menghasut dan menyebarkan ajakan kepada pelajar serta anak-anak untuk ikut dalam tindakan yang berujung anarkis. Kasus ini sekaligus membuka kembali perdebatan soal batas antara kebebasan berekspresi dan upaya provokasi yang justru menyeret kelompok rentan ke dalam kerusuhan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, desakan untuk membentuk tim pencari fakta independen membuat penanganan kasus ini tak lagi sekadar soal siapa yang ditangkap, tetapi juga soal bagaimana publik mendapatkan kebenaran yang bisa diuji secara terbuka.
