Sebanyak 2.912 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pola pengamanan ketat dan humanis telah disiapkan untuk mencegah potensi gangguan keamanan di sekitar gedung MK dan sekitar Monas. Sinergi dengan berbagai pihak diperkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif selama sidang berlangsung. Personel Polri yang disiagakan di sekitar MK tidak membawa senjata api dan pengaturan lalu lintas juga diterapkan untuk mencegah kemacetan di sekitar lokasi sidang. Polri mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK.
Sidang putusan PHPU Kada 2024 dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya. Dari 310 perkara yang diregistrasi oleh MK, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian setelah putusan dismissal terkait gugur atau tidaknya perkara-perkara tersebut. Sebanyak 270 perkara lainnya terhenti dengan berbagai alasan seperti tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, atau diluar kewenangan MK. Itulah beberapa informasi terkait sidang putusan PHPU Kada 2024 di MK.
